HASIL PENCARIAN
“UU PPRT”
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Aksi Bela Indonesia Serukan Penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga Penegakan Hukum
Massa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan ormas menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan lima tuntutan, mulai dari penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga penegakan hukum.
Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Tunjuk Bahtra Banong Sebagai Ketua
Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemilu serta menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja dalam rapat yang dihadiri perwakilan delapan fraksi.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas harta pelaku tindak pidana investasi bodong dan kejahatan keuangan demi pemulihan hak ekonomi korban.
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Penanggulangan Bencana oleh Korban Karhutla Palangka Raya
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh empat warga Palangka Raya korban karhutla terkait kepastian alokasi anggaran.
Ahok Dorong Transparansi Anggaran dan UU Pembuktian Terbalik Pejabat dalam Dialog Antargenerasi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendorong penerapan transparansi anggaran berbasis teknologi serta pengesahan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat dalam dialog antargenerasi di Jakarta.
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Akhir 2026, Soroti Mekanisme dan Efek Jera
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Sejumlah pihak, termasuk advokat dan pengamat, menekankan pentingnya aturan penyitaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan upaya memiskinkan koruptor.
DPR Wacanakan Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Jadi Sembilan Orang dalam Revisi UU Pemilu
Komisi II DPR RI mempertimbangkan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu tingkat pusat dari tujuh menjadi sembilan orang dalam draf revisi UU Pemilu guna mengatasi tingginya beban kerja.
Komisi III DPR Targetkan Pembahasan Substansi RUU Perampasan Aset Dimulai Pekan Depan
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dimulai pekan depan setelah menghimpun masukan dari puluhan narasumber.
Komisi II DPR Libatkan Ratusan Kelompok Masyarakat dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu
Panitia Kerja RUU Pemilu Komisi II DPR berencana melibatkan sekitar 120 kelompok masyarakat dalam pembahasan revisi UU Pemilu, dengan target draf naskah akademik rampung akhir Desember 2026.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Wakil Ketua KPK Usul RUU Perampasan Aset Beri Kewenangan Sita Harta Pejabat yang Tak Masuk LHKPN
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas harta pejabat yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan LHKPN.
DEN Usulkan Penyempurnaan UU Tipikor dan Adopsi Delik UNCAC untuk Kepastian Hukum
Dewan Ekonomi Nasional menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian negara, melainkan berfokus pada kejelasan pembuktian dan perluasan delik antikorupsi.
DPR Filipina Setujui RUU Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 13 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina meloloskan rancangan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun mengakses media sosial, menyusul kekhawatiran atas kesehatan mental, keselamatan anak, dan serangkaian penembakan di sekolah.
Ahmad Doli Kurnia Usul Perppu Terkait Waktu Pembentukan Pansel KPU
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan waktu pembentukan pansel calon anggota KPU periode 2027-2032 dan mengusulkan penerbitan perppu agar proses seleksi mempertimbangkan revisi UU Pemilu.