Wakil Ketua KPK Usul RUU Perampasan Aset Beri Kewenangan Sita Harta Pejabat yang Tak Masuk LHKPN

Kroniq.id, Jakarta — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan ini disampaikan sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaporan kekayaan yang benar.

Menurut Tanak, mekanisme tersebut menyasar pejabat yang melaporkan harta kekayaannya namun kedapatan memiliki kekayaan yang melampaui batas laporan, serta pejabat yang wajib melaporkan LHKPN tetapi sengaja tidak melakukannya. Negara dinilai berhak langsung merampas harta kekayaan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Ia menilai aturan tegas semacam itu akan menciptakan efek jera bagi para penyelenggara negara. Dengan demikian, setiap pejabat dipastikan tidak akan berani memberikan laporan kekayaan yang tidak benar atau menyembunyikan harta mereka dari pengawasan publik.

Selain itu, Tanak juga mengusulkan adanya mekanisme hukum bagi penyelenggara negara yang merasa keberatan dengan upaya perampasan aset oleh negara. Ia berharap usulan ini dapat menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi III, saat membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Terkait dengan istilah yang digunakan, Tanak berpendapat bahwa nomenklatur perampasan aset tidak perlu diubah karena sudah lazim dan biasa diterapkan dalam regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mencontohkan ketentuan serupa telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.