HASIL PENCARIAN
“Mahkamah Agung”
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali, Bambang Pranoto Menang Sengketa Merek Kutus Kutus
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Fazlie Hasniel Sugiharto, sehingga Bambang Pranoto dan PT Kutus Kutus Herbal mempertahankan kemenangan dalam sengketa merek.
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sesalkan Aksi Penyiraman Air oleh Koordinator AMPB terhadap Jubir PN Pati
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengecam insiden penyiraman air dan tudingan yang dilakukan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terhadap juru bicara PN Pati dalam sebuah audiensi.
PSI Pertanyakan Sikap Demokrat soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran
Partai Solidaritas Indonesia mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang buru-buru merespons putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie Tegaskan Wapres Gibran Tak Mundur, Sebut Putusan MA Masalah Administrasi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan, karena hal tersebut dinilai sebagai persoalan administrasi negara.
Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran Bergeser ke Ranah Politik, PDIP Singgung Hak Angket
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu respons politik luas. PDIP menyinggung opsi hak angket di DPR, sementara Partai Golkar menyatakan akan mendalami putusan tersebut.
PDIP dan PKS Dorong Hak Angket Buntut Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki penggunaan hak angket di DPR menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus.
Mentan Perketat Pengawasan Jagung SPHP dan Integrator Demi Lindungi Peternak Rakyat
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengawasan distribusi jagung SPHP dan usaha integrator diperketat untuk melindungi peternak rakyat serta memperkuat tata kelola perunggasan nasional.
Kejaksaan Agung Limpahkan Tiga Tersangka Korupsi Tata Kelola PT PMM ke Kejari Pangkalpinang
Tim Penyidik Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT PMM periode 2018–2026 beserta barang bukti ke Kejari Pangkalpinang.
Kejagung Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan Senilai Rp 264 Miliar
Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berhasil melelang 209 ribu ton batu bara sitaan dalam kasus korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup milik Samin Tan seharga Rp 264 miliar.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianugerahi Sakharov Prize 2026 oleh Parlemen Eropa sebagai bentuk dukungan atas independensi peradilan di tengah tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat.
Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Tetap Beroperasi di Tengah Sanksi Amerika Serikat
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat peradilan internasional meskipun menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang menargetkan institusi tersebut.
Kejagung Kembalikan Kerugian Negara Rp 24 Triliun Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 24 triliun dari kasus-kasus korupsi dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui optimalisasi pemulihan aset sejak tahap penyidikan.
MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik tidak dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD.
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Penanggulangan Bencana oleh Korban Karhutla Palangka Raya
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh empat warga Palangka Raya korban karhutla terkait kepastian alokasi anggaran.
ICC Nyatakan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Layak Jalani Persidangan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan bahwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki kapasitas mental yang layak untuk menjalani persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Wacana Pemakzulan Gibran Mengemuka, Sejumlah Partai Politik Beri Tanggapan Beragam
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan. Sejumlah partai politik mulai menentukan sikap, sementara pihak pengusul berencana menemui lembaga legislatif.