HASIL PENCARIAN
“Kementerian Hukum”
Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat
Kementerian Hukum mengambil tindakan tegas dengan memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) dari total sekitar 3,8 juta badan usaha di Indonesia.
Kementerian Hukum Targetkan Sistem E-Notary Berbasis AI Rampung Akhir 2026
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan pengembangan sistem e-Notary berbasis kecerdasan buatan dapat rampung pada akhir tahun 2026 untuk memperkuat efisiensi dan tata kelola layanan kenotariatan.
Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan
Kementerian Hukum memberlakukan tarif nol rupiah untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta serta layanan pemblokiran situs bajakan guna memperluas perlindungan hukum dan mendukung industri kreatif.
DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus.
Aksi Bela Indonesia Serukan Penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga Penegakan Hukum
Massa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan ormas menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan lima tuntutan, mulai dari penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga penegakan hukum.
Kementerian Kehutanan Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla di Kalimantan, Satu Diantaranya PMA
Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum menetapkan dua korporasi, PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah yang merupakan perusahaan penanaman modal asing, sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.
Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN
Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di PTUN Jakarta terkait surat penyetaraan pendidikan.
Pemerintah Kaji Definisi Keuangan Negara dan Korupsi untuk Berikan Kepastian Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas guna memastikan kerugian pengelolaan BUMN atau risiko bisnis tidak serta-merta dikategorikan sebagai korupsi.
Kementerian UMKM Berlakukan Potongan Biaya Layanan E-commerce 50 Persen untuk UMK Mulai 25 Oktober
Kementerian UMKM memberlakukan kebijakan potongan biaya layanan platform e-commerce minimal 50 persen bagi pengusaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri mulai 25 Oktober 2026.
Kementerian UMKM Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Subsidi Bunga PNM Mekaar 8 Persen
Kementerian UMKM memfinalisasi perjanjian kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani untuk menurunkan bunga pinjaman nasabah PNM Mekaar menjadi delapan persen flat per tahun menyusul terbitnya PMK Nomor 74 Tahun 2026.
Barantin dan Kementerian UMKM Perkuat Sinergi Fasilitas Ekspor Produk Lokal di IQExpo 2026
Badan Karantina Indonesia bersama Kementerian UMKM memperkuat kolaborasi untuk mendampingi pelaku usaha menembus pasar global melalui pemenuhan standar karantina dan pameran IQExpo 2026.
Kementerian UMKM Apresiasi Peran Bank Sumut dalam Pemulihan UMKM Pascabencana
Kementerian UMKM memuji komitmen PT Bank Sumut dalam mendukung pemulihan ekonomi pelaku usaha terdampak bencana melalui perluasan akses pembiayaan dan program KUR dengan subsidi bunga hingga 0 persen.
Jaksa Tuntut Hukuman Seumur Hidup untuk Francis Kaufmann dalam Kasus Pembunuhan Villa Pamphili
Kejaksaan di Roma menuntut hukuman seumur hidup dengan isolasi siang hari selama tiga tahun bagi Francis Kaufmann, terdakwa pembunuhan berencana terhadap pasangan dan putrinya di Taman Villa Pamphili.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Keluarga dan Kuasa Hukum Desak Transparansi CCTV dalam Kasus Penembakan Polisi di Tangsel
Tim kuasa hukum Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk membuka rekaman CCTV dan bukti lain secara transparan dalam kasus penembakan sesama anggota Polri di Mako Polairud Pondok Cabe.
Menteri Hukum Supratman Serap Aduan Lewat Forum Pasti Ada Solusi di Semarang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerap berbagai aduan dan permasalahan notaris serta masyarakat melalui forum Pasti Ada Solusi di Semarang, Jumat.
DEN Usulkan Penyempurnaan UU Tipikor dan Adopsi Delik UNCAC untuk Kepastian Hukum
Dewan Ekonomi Nasional menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian negara, melainkan berfokus pada kejelasan pembuktian dan perluasan delik antikorupsi.
Pemerintah Luruskan Isu Insentif Rp1 Triliun, Program MBG Jadi Salah Satu Indikator Penilaian Daerah
Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri meluruskan informasi mengenai alokasi dana insentif fiskal Rp1 triliun yang sempat dikaitkan secara khusus hanya untuk program Makan Bergizi Gratis.
KKP Verifikasi 1.000 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk Program 2027
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerjunkan tim untuk memverifikasi 1.000 calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang direncanakan mulai dibangun pada tahun 2027.
Realisasi KUR Tembus Rp260 Triliun, Sektor Produksi Lampaui Target
Kementerian UMKM mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat telah mencapai Rp260,8 triliun hingga Oktober 2026, dengan alokasi ke sektor produksi melampaui target.
WALHI Desak Bareskrim Polri Buka Identitas 20 Korporasi Tersangka Karhutla ke Publik
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Bareskrim Polri untuk segera membuka identitas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan transparansi penegakan hukum.
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Kemnaker Terbitkan Permenaker No 16/2026, BSU Rp900 Ribu Siap Cair untuk Pekerja
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.
Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Jepara Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jepara dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar restitusi.
Mahasiswa Trisakti Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana Negara, Usung Tiga Tuntutan Utama
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura.
Unpatti dan Kemendag Latih 31 Mahasiswa Siapkan Produk Lokal Maluku Tembus Pasar Global
Universitas Pattimura bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan menggelar Pelatihan Persiapan Ekspor bagi 31 mahasiswa di Ambon guna mendorong produk lokal Maluku menembus pasar internasional.
Pemerintah Salurkan Banpres Rp3 Juta untuk 112 Ribu UMKM Terdampak Bencana di Sumatera
Kementerian UMKM mulai menyalurkan Bantuan Presiden tahap pertama senilai Rp3 juta per penerima bagi 112.849 usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kemendag Dorong UMKM Perluas Pasar Ekspor Melalui Trade Expo Indonesia 2026
Kementerian Perdagangan mengoptimalkan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperluas akses pasar ekspor global.
Penyaluran KUR Tembus Rp260,8 Triliun, Jangkau 4 Juta Debitur hingga Oktober 2026
Kementerian UMKM melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp260,8 triliun atau 89,93 persen dari target tahunan hingga 21 Oktober 2026.
Pemerintah Pastikan Diskon 50 Persen Biaya Layanan Marketplace untuk UMK Produk Lokal Berlaku Permanen
Kementerian UMKM menegaskan insentif potongan biaya layanan minimal 50 persen di platform e-commerce bagi UMK yang menjual produk lokal akan berlaku mulai 25 Oktober 2026 secara permanen. Kebijakan ini bertujuan melindungi produsen lokal dari gempuran barang impor berharga murah.