Pemerintah Luruskan Isu Insentif Rp1 Triliun, Program MBG Jadi Salah Satu Indikator Penilaian Daerah

Kroniq.id, Jakarta — Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Dalam Negeri memberikan klarifikasi resmi terkait simpang siur informasi mengenai alokasi dana insentif daerah senilai Rp1 triliun. Kabar yang sebelumnya beredar sempat menyebutkan bahwa dana tersebut disiapkan khusus sebagai hadiah bagi pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN Ariandi Putra menegaskan bahwa dana total tersebut bukanlah anggaran hadiah tunggal yang dikhususkan semata-mata untuk program MBG. Penegasan serupa juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyatakan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi anggaran apresiasi secara keseluruhan untuk gelombang ketiga.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ke depannya akan diposisikan sebagai salah satu parameter baru dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Selama ini, apresiasi fiskal diberikan berdasarkan indikator konvensional seperti tingkat inflasi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga penekanan angka stunting.

Menurut Bima Arya, penilaian untuk tahun mendatang juga akan mempertimbangkan kualifikasi keberhasilan daerah dalam mengelola tata kelola program MBG secara transparan. Pemerintah daerah dinilai berdasarkan kemampuan mereka membangun ekosistem ekonomi warga lokal serta menetapkan target yang tepat sasaran bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Lebih lanjut, mekanisme penyaluran dana insentif ini dialokasikan langsung oleh Kementerian Keuangan dan ditransfer ke kas daerah penerima. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memproses usulan serta menilai prestasi kinerja masing-masing pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.