Kementerian UMKM Berlakukan Potongan Biaya Layanan E-commerce 50 Persen untuk UMK Mulai 25 Oktober

Kroniq.id, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan kebijakan potongan biaya layanan platform e-commerce paling sedikit 50% bagi pengusaha mikro dan kecil (UMK) mulai berlaku 25 Oktober 2026. Insentif ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan bahwa platform e-commerce diwajibkan memberikan potongan paling sedikit 50 persen atas biaya administrasi, komisi, atau biaya aplikasi dasar toko. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang telah terverifikasi dan hanya memasarkan produk dalam negeri.

Pengajuan dan verifikasi permohonan insentif dilakukan melalui aplikasi terpadu Sapa UMKM untuk memastikan kemudahan akses sekaligus ketepatan sasaran penerima manfaat. Mekanisme tersebut diatur dalam Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi pelaku UMK, meliputi kesesuaian dengan kriteria skala usaha, menjual produk dalam negeri, tidak melakukan manipulasi transaksi, memiliki rekam jejak usaha yang baik, serta memenuhi ketentuan pendaftaran Sapa UMKM. Berdasarkan ketentuan, usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar atau omzet tahunan maksimal Rp 2 miliar, sementara usaha kecil memiliki modal usaha di atas Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar atau omzet tahunan di atas Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar.

Selain pemberian insentif, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga mewajibkan penyelenggara platform e-commerce untuk transparan terkait seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada pengusaha UMK. Perubahan komponen biaya wajib diberitahukan paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan baru diberlakukan.

Kementerian UMKM akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap kegiatan usaha penerima manfaat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban biaya operasional serta meningkatkan daya saing produk lokal di ekosistem perdagangan digital nasional.