Terkini
KRONIQ-IN UMKM

Kementerian UMKM Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Subsidi Bunga PNM Mekaar 8 Persen

Kementerian UMKM memfinalisasi perjanjian kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani untuk menurunkan bunga pinjaman nasabah PNM Mekaar menjadi delapan persen flat per tahun menyusul terbitnya PMK Nomor 74 Tahun 2026.

Kroniq News••16.36 WIB
PNM Siapkan Ekosistem Pembiayaan Mekaar Bunga Delapan Persen

Penyesuaian suku bunga PNM Mekaar menjadi delapan persen secara serius dipersiapkan untuk memasuki tahap implementasi.

Kroniq.id, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah memfinalisasi perjanjian kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna menurunkan suku bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar menjadi delapan persen flat per tahun. Langkah ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa saat ini proses persiapan regulasi dan pembahasan berada di internal kementeriannya untuk mempercepat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara kementerian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak PNM. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana menambahkan bahwa dasar hukum program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) tersebut kini telah tersedia. Pihaknya sedang berproses menyempurnakan petunjuk pelaksanaan sekaligus menuntaskan PKS penyaluran dengan PNM agar program dapat segera diimplementasikan setelah penandatanganan rampung.

Melalui skema subsidi pemerintah tersebut, beban bunga pinjaman nasabah PNM Mekaar yang sebelumnya berkisar antara 18 hingga 25 persen ditargetkan turun secara signifikan menjadi delapan persen flat per tahun. Selain keringanan bunga, program KPPS juga menyediakan plafon pembiayaan modal usaha hingga Rp15 juta bagi setiap penerima tanpa memerlukan agunan atau jaminan.

Kementerian UMKM menargetkan PKS dan petunjuk pelaksanaan program dapat segera selesai dalam waktu dekat. Kebijakan ini diproyeksikan menjangkau serta memberikan manfaat langsung bagi sekitar 16 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.