Pemerintah Pastikan Diskon 50 Persen Biaya Layanan Marketplace untuk UMK Produk Lokal Berlaku Permanen

Kroniq.id, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan fasilitas pemotongan biaya layanan minimal 50 persen di platform perdagangan digital atau marketplace khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk buatan dalam negeri. Kebijakan insentif ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada 25 Oktober 2026 dan bersifat permanen tanpa batas waktu selama pelaku usaha memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah afirmatif untuk melindungi produsen lokal. Pemerintah menilai beban biaya administrasi yang selama ini wajib dibayar oleh UMK di platform digital cukup besar sehingga diperlukan intervensi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam mengimbangi produk impor berharga murah.

Untuk mendapatkan fasilitas potongan biaya yang mencakup biaya administrasi, komisi, atau biaya aplikasi dasar tersebut, pelaku usaha wajib terdaftar dalam aplikasi terpadu SAPA UMKM. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana memaparkan bahwa pendaftaran dan pengajuan insentif diatur melalui Keputusan Menteri UMKM, di mana proses verifikasi data merchant dan Stock Keeping Unit (SKU) oleh pihak platform digital diberi waktu maksimal 10 hari kerja.

Pemerintah menetapkan bahwa fasilitas insentif ini secara spesifik memprioritaskan kategori produk kriya dan busana, sementara produk kategori makanan siap saji serta produk elektronik dalam negeri dikecualikan. Integrasi data antara SAPA UMKM dan platform PMSE telah dipersiapkan agar penyaluran insentif tepat sasaran serta transparan bagi publik.

Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sempat menyatakan bahwa pembahasan teknis terkait mekanisme verifikasi dan penentuan kriteria penjual yang 100 persen menjual produk dalam negeri masih dikoordinasikan dengan penyelenggara platform. Dengan rampungnya penyesuaian sistem teknis dan integrasi data, pemerintah optimistis kebijakan ini dapat meringankan beban biaya operasional pelaku usaha kecil secara berkelanjutan.