HASIL PENCARIAN
“Hukum Dan Kriminal”
Aksi Bela Indonesia Serukan Penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga Penegakan Hukum
Massa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan ormas menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan lima tuntutan, mulai dari penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga penegakan hukum.
Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN
Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di PTUN Jakarta terkait surat penyetaraan pendidikan.
Pemerintah Kaji Definisi Keuangan Negara dan Korupsi untuk Berikan Kepastian Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas guna memastikan kerugian pengelolaan BUMN atau risiko bisnis tidak serta-merta dikategorikan sebagai korupsi.
Jaksa Tuntut Hukuman Seumur Hidup untuk Francis Kaufmann dalam Kasus Pembunuhan Villa Pamphili
Kejaksaan di Roma menuntut hukuman seumur hidup dengan isolasi siang hari selama tiga tahun bagi Francis Kaufmann, terdakwa pembunuhan berencana terhadap pasangan dan putrinya di Taman Villa Pamphili.
Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat
Kementerian Hukum mengambil tindakan tegas dengan memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) dari total sekitar 3,8 juta badan usaha di Indonesia.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Keluarga dan Kuasa Hukum Desak Transparansi CCTV dalam Kasus Penembakan Polisi di Tangsel
Tim kuasa hukum Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk membuka rekaman CCTV dan bukti lain secara transparan dalam kasus penembakan sesama anggota Polri di Mako Polairud Pondok Cabe.
Kementerian Hukum Targetkan Sistem E-Notary Berbasis AI Rampung Akhir 2026
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan pengembangan sistem e-Notary berbasis kecerdasan buatan dapat rampung pada akhir tahun 2026 untuk memperkuat efisiensi dan tata kelola layanan kenotariatan.
Menteri Hukum Supratman Serap Aduan Lewat Forum Pasti Ada Solusi di Semarang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerap berbagai aduan dan permasalahan notaris serta masyarakat melalui forum Pasti Ada Solusi di Semarang, Jumat.
DEN Usulkan Penyempurnaan UU Tipikor dan Adopsi Delik UNCAC untuk Kepastian Hukum
Dewan Ekonomi Nasional menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian negara, melainkan berfokus pada kejelasan pembuktian dan perluasan delik antikorupsi.
ASN di Ilaga Jadi Korban Penikaman OTK, Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan KKB
Seorang aparatur sipil negara di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, ditikam oleh orang tidak dikenal hingga mengalami luka parah. Aparat kepolisian tengah mendalami dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam insiden tersebut.
Polisi Ungkap Motif Balas Dendam di Balik Penembakan dan Penganiayaan di Cengkareng
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial FDM terkait kasus penganiayaan dan penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang dipicu motif balas dendam. Polisi memastikan peristiwa ini tidak berkaitan dengan penggerebekan narkoba.
WALHI Desak Bareskrim Polri Buka Identitas 20 Korporasi Tersangka Karhutla ke Publik
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Bareskrim Polri untuk segera membuka identitas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan transparansi penegakan hukum.
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Jepara Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jepara dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar restitusi.
Mahasiswa Trisakti Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana Negara, Usung Tiga Tuntutan Utama
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura.
Polres Purwakarta Amankan 1.110 Liter Solar Bersubsidi dan Tangkap Satu Pria
Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menyita 1.110 liter solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil pikap di Kecamatan Babakancikao dan mengamankan seorang pria berinisial AM.
Polresta Sidoarjo Tangkap 8 WN Vietnam Terkait Jaringan Penipuan Daring Internasional
Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo mengamankan delapan warga negara asing asal Vietnam yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring lintas negara dengan modus menyamar sebagai petugas registrasi kendaraan.
Polres Purwakarta Amankan 1.100 Liter Solar Bersubsidi, Satu Pria Diperiksa
Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengamankan 1.110 liter solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil pikap di Kecamatan Babakancikao dan memeriksa seorang pria berinisial AM.
Polres Inhu Tetapkan Kepala Desa dan Satu Warga Jadi Tersangka Perambahan Hutan Konsesi
Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu menetapkan dua orang tersangka berinisial M yang merupakan Kepala Desa Pesajian dan ES terkait kasus dugaan perambahan kawasan hutan di areal konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati.
Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan
Kementerian Hukum memberlakukan tarif nol rupiah untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta serta layanan pemblokiran situs bajakan guna memperluas perlindungan hukum dan mendukung industri kreatif.
Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Menko Yusril Siapkan Materi Bahas Definisi Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk membahas wacana definisi tindak pidana korupsi.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Wacana Perubahan Definisi Korupsi Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan kajian mendalam dan penjelasan terperinci.
Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Subsidi dan Tangkap Petani di Lombok Timur
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB menyita 1.734 liter Pertalite bersubsidi dan mengamankan seorang petani berinisial AD di Lombok Timur dalam kasus dugaan penimbunan BBM.
Polri Kerahkan 210 Personel Gabungan Tangani Karhutla di Kalimantan Timur dan Tengah
Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan 210 personel gabungan dari Korps Brimob dan Bareskrim untuk mempercepat pemadaman, mitigasi, serta penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Ahli Kemenkes Nilai Kasus Penandaan Produk Richard Lee Tidak Tepat Dibawa ke Ranah Pidana
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Dr. Sundoyo menilai kasus dugaan pelanggaran pelabelan produk yang menjerat Richard Lee tidak tepat dipidanakan karena sanksi administrasi sudah efektif.
Yusril Nilai Wacana Redefinisi Korupsi Usulan Luhut Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan pengkajian mendalam serta penjelasan terperinci.
DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus.
Polisi Asal NTT Tewas di Markas Polairud Tangsel, Keluarga Duga Pembunuhan Berencana
Seorang anggota Polri asal Flores Timur, NTT, tewas di Mako Polairud Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keluarga dan kuasa hukum mendesak pengusutan tuntas karena ditemukan banyak luka parah.