Polres Inhu Tetapkan Kepala Desa dan Satu Warga Jadi Tersangka Perambahan Hutan Konsesi

Kroniq.id, Indragiri Hulu — Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hulu menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pembukaan lahan di kawasan hutan konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati, tepatnya di Compartemen I 989, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Riau. Kedua tersangka masing-masing berinisial ES yang diduga terlibat dalam penjualan serta penguasaan lahan, dan M yang menjabat sebagai Kepala Desa Pesajian.

Kapolres Inhu AKBP John Letedara melalui Kasi Humas Ipda Ade Asnal menyatakan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian pemeriksaan serta gelar perkara dan mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kasus ini bermula pada Senin, 6 Juli 2026, ketika tim patroli darat perusahaan mendapati satu unit alat berat jenis excavator sedang beroperasi membuka lahan di wilayah konsesi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap operator alat berat, kegiatan pembukaan lahan seluas kurang lebih empat hektare itu dilakukan atas perintah ES yang juga bertindak sebagai pemilik alat berat. Kepada penyidik, ES mengaku mengklaim lahan tersebut berdasarkan transaksi jual beli yang terjadi pada 2008 dengan harga Rp3,5 juta per hektare dengan nilai total mencapai Rp280 juta.

Penyidik kemudian mendalami peran M selaku Kepala Desa Pesajian yang diduga menerbitkan dokumen Surat Pernyataan Sebidang Tanah sebanyak 40 persil pada tahun 2010. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai dasar untuk mengklaim dan menguasai kawasan hutan yang rencananya akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam penanganan perkara ini, aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi kuitansi pembayaran jual beli lahan serta belasan dokumen Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan nomor registrasi desa. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sambil tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.