HASIL PENCARIAN
“Undang-Undang Pemilu”
Pemilu Selandia Baru Belum Tentukan Pemenang, 300 Ribu Suara Khusus Jadi Penentu
Pemilihan umum Selandia Baru berlangsung ketat dan belum menghasilkan pemenang yang jelas karena masih menyisakan penghitungan sekitar 300.000 suara khusus.
Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Tunjuk Bahtra Banong Sebagai Ketua
Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemilu serta menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja dalam rapat yang dihadiri perwakilan delapan fraksi.
DPR Wacanakan Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Jadi Sembilan Orang dalam Revisi UU Pemilu
Komisi II DPR RI mempertimbangkan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu tingkat pusat dari tujuh menjadi sembilan orang dalam draf revisi UU Pemilu guna mengatasi tingginya beban kerja.
Partai Golkar Raih Elektabilitas Dua Digit di Dua Survei, Bidik Penambahan Kursi DPR pada Pemilu 2029
Partai Golkar menempati posisi tiga besar dengan elektabilitas dua digit dalam dua survei terbaru pada Oktober 2026. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar membidik penambahan perolehan kursi DPR RI melampaui 102 kursi saat ini.
Komisi II DPR Libatkan Ratusan Kelompok Masyarakat dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu
Panitia Kerja RUU Pemilu Komisi II DPR berencana melibatkan sekitar 120 kelompok masyarakat dalam pembahasan revisi UU Pemilu, dengan target draf naskah akademik rampung akhir Desember 2026.
DPR Dorong Pengkajian Undang-Undang Khusus Antiperundungan di Tengah Kasus Berulang
DPR RI mengusulkan pengkajian pembentukan undang-undang khusus antiperundungan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, menyusul berulangnya kasus bullying yang dinilai kian mendesak.
Dasco Minta Kader Gerindra Banten Rapatkan Barisan dan Turun ke Masyarakat Awal 2027
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan seluruh pengurus dan kader di Banten untuk memperkuat konsolidasi serta mulai turun langsung ke masyarakat pada awal 2027 guna menghadapi Pemilu 2029.
Ahok Dorong Transparansi Anggaran dan UU Pembuktian Terbalik Pejabat dalam Dialog Antargenerasi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendorong penerapan transparansi anggaran berbasis teknologi serta pengesahan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat dalam dialog antargenerasi di Jakarta.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Komisi III DPR Targetkan Pembahasan Substansi RUU Perampasan Aset Dimulai Pekan Depan
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dimulai pekan depan setelah menghimpun masukan dari puluhan narasumber.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Ahmad Doli Kurnia Usul Perppu Terkait Waktu Pembentukan Pansel KPU
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan waktu pembentukan pansel calon anggota KPU periode 2027-2032 dan mengusulkan penerbitan perppu agar proses seleksi mempertimbangkan revisi UU Pemilu.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
DPR Filipina Setujui RUU Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 13 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina meloloskan rancangan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun mengakses media sosial, menyusul kekhawatiran atas kesehatan mental, keselamatan anak, dan serangkaian penembakan di sekolah.