HASIL PENCARIAN
“Tindak Pidana Migas”
Pemprov DKI Janji Tindak Lanjuti Keluhan Rumput JIS Usai Disorot Persija dan Persik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti keluhan pelatih dan pemain terkait buruknya kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS) pasca laga Super League.
Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianugerahi Sakharov Prize 2026 oleh Parlemen Eropa sebagai bentuk dukungan atas independensi peradilan di tengah tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat.
Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Tetap Beroperasi di Tengah Sanksi Amerika Serikat
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat peradilan internasional meskipun menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang menargetkan institusi tersebut.
Ahli Kemenkes Nilai Kasus Penandaan Produk Richard Lee Tidak Tepat Dibawa ke Ranah Pidana
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Dr. Sundoyo menilai kasus dugaan pelanggaran pelabelan produk yang menjerat Richard Lee tidak tepat dipidanakan karena sanksi administrasi sudah efektif.
Bareskrim Polri Bongkar TPPO Rekrut 58 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Eks TNI-Polri Ikut Terjerat
Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus merekrut 58 WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia, termasuk melibatkan mantan anggota TNI dan Polri.
MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik tidak dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas harta pelaku tindak pidana investasi bodong dan kejahatan keuangan demi pemulihan hak ekonomi korban.
Presiden Prabowo Belum Setujui Redefinisi Korupsi, Minta Kajian Mendalam
Presiden Prabowo Subianto menegaskan belum menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional terkait perubahan definisi tindak pidana korupsi yang menghilangkan unsur kerugian negara dan meminta kajian lebih mendalam.
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Fadia Arafiq ke TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang.
Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Menko Yusril Siapkan Materi Bahas Definisi Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk membahas wacana definisi tindak pidana korupsi.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Wacana Perubahan Definisi Korupsi Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan kajian mendalam dan penjelasan terperinci.
Yusril Nilai Wacana Redefinisi Korupsi Usulan Luhut Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan pengkajian mendalam serta penjelasan terperinci.
Akademisi Usulkan Pemanfaatan AI untuk Layanan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Terpencil
Akademisi UGM merekomendasikan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung layanan kesehatan di puskesmas wilayah pedesaan sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.
ICC Nyatakan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Layak Jalani Persidangan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan bahwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki kapasitas mental yang layak untuk menjalani persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat
Kementerian Hukum mengambil tindakan tegas dengan memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) dari total sekitar 3,8 juta badan usaha di Indonesia.
Empat Napi Jadi Tersangka Penganiayaan yang Tewaskan Rekan Sekamar di Lapas Muaradua
Polisi menetapkan empat narapidana sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang napi narkoba di Lapas Muaradua, OKU Selatan, akibat dituduh mencuri uang Rp25 ribu.