Badan Gizi Nasional Berlakukan Suspend Khusus untuk 91 SPPG Terkait Temuan BPK

Kroniq.id, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan penghentian operasional atau suspend khusus terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diumumkan di Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2026.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa puluhan SPPG tersebut dikenai sanksi akibat belum melakukan pengembalian dana atas temuan pemeriksaan ke kas negara. Total nilai temuan dari 91 SPPG yang belum dikembalikan tersebut mencapai Rp18,19 miliar.

Berdasarkan catatan lembaga, temuan pemeriksaan ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII- OI/PPN.01/05/2026 yang diterbitkan pada 18 Mei 2026 mengenai Pengelolaan Program MBG.

Ketut merinci bahwa 91 SPPG yang disuspend tersebut tersebar di tiga wilayah operasional dengan nominal temuan sebesar Rp18.198.223.745. Wilayah I mencakup 4 SPPG, wilayah II sebanyak 73 SPPG, dan wilayah III sebanyak 14 SPPG.

Kebijakan suspend khusus ini diterapkan tanpa batas waktu sebagai instrumen pengawasan agar seluruh pengelola mematuhi ketentuan tata kelola keuangan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program prioritas tersebut.

Pihak BGN memastikan bahwa status suspend khusus tersebut dapat dicabut apabila SPPG yang bersangkutan telah menuntaskan penyetoran dana ke kas negara serta mampu menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada otoritas berwenang.