Polri Tetapkan KSP Listyo Sigit dan Dua Perwira Tinggi Lainnya Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Kroniq.id, Jakarta — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan secara ilegal. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026).

Selain Listyo Sigit Prabowo yang berinisial LSP, penyidik juga menetapkan dua orang perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka. Kedua tersangka tersebut adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Berdasarkan hasil penyidikan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, para tersangka diduga melakukan tindakan pemantauan dan penyadapan tanpa prosedur yang sah. Sasaran dari penyadapan ilegal tersebut meliputi nomor komunikasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tidak hanya menyasar kepala negara, tindakan tanpa prosedur tersebut juga diduga ditujukan kepada sejumlah pihak lain. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, korban penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyidik mendapati bahwa rangkaian dugaan penyadapan ilegal itu dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2025 hingga 2026. Aparat kepolisian menyatakan bahwa aktivitas pemantauan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum dan sempat berupaya menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Kasus ini kini ditangani lebih lanjut oleh Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas peran masing-masing tersangka serta motif di balik tindakan penyadapan yang menyasar pejabat tinggi negara dan berbagai tokoh penting tersebut.