HASIL PENCARIAN
“Pemulihan Aset”
Kejagung Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan Senilai Rp 264 Miliar
Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berhasil melelang 209 ribu ton batu bara sitaan dalam kasus korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup milik Samin Tan seharga Rp 264 miliar.
Kejagung Kembalikan Kerugian Negara Rp 24 Triliun Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 24 triliun dari kasus-kasus korupsi dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui optimalisasi pemulihan aset sejak tahap penyidikan.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas harta pelaku tindak pidana investasi bodong dan kejahatan keuangan demi pemulihan hak ekonomi korban.
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Akhir 2026, Soroti Mekanisme dan Efek Jera
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Sejumlah pihak, termasuk advokat dan pengamat, menekankan pentingnya aturan penyitaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan upaya memiskinkan koruptor.
Komisi III DPR Targetkan Pembahasan Substansi RUU Perampasan Aset Dimulai Pekan Depan
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dimulai pekan depan setelah menghimpun masukan dari puluhan narasumber.
Kementerian UMKM Apresiasi Peran Bank Sumut dalam Pemulihan UMKM Pascabencana
Kementerian UMKM memuji komitmen PT Bank Sumut dalam mendukung pemulihan ekonomi pelaku usaha terdampak bencana melalui perluasan akses pembiayaan dan program KUR dengan subsidi bunga hingga 0 persen.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Wakil Ketua KPK Usul RUU Perampasan Aset Beri Kewenangan Sita Harta Pejabat yang Tak Masuk LHKPN
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas harta pejabat yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan LHKPN.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen hingga Pemulihan Bencana Sumatra Semakin Cepat
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejumlah capaian penting dalam dua tahun kinerjanya, mulai dari penurunan harga pupuk bersubsidi hingga percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatra.
Menteri UMKM Perluas Peluang Wirausaha Kalbar Melalui Bursa Wirausaha Unggulan 2026
Kementerian UMKM menggelar Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) 2026 di Universitas Tanjungpura, Pontianak, untuk memperluas peluang kewirausahaan, mendorong pemulihan ekonomi pascakarhutla, dan memperkuat legalitas usaha.