Badan Gizi Nasional Wajibkan SPPG Gandeng Pelaku Usaha Lokal dalam Rantai Pasok MBG

Kroniq.id, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan baku dan bahan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 guna memastikan program berskala nasional ini turut menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar SPPG. Berdasarkan aturan tersebut, prioritas pasokan diberikan berdasarkan kedekatan wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, kota, atau luar provinsi apabila pasokan lokal belum mencukupi.

Berdasarkan data BGN per 9 Oktober 2026, tercatat sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam penyediaan rantai pasok MBG di 37 provinsi. Dari total tersebut, sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, terdapat 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan produsen pangan di daerah, termasuk petani dan peternak. Sebagai salah satu contoh penerapan di lapangan, SPPG di Jawa Timur diwajibkan menyerap telur dari peternak lokal dengan harga acuan yang wajar guna menjaga kesinambungan pasar domestik.

Selain memperkuat sektor UMKM, operasional program ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan aktif terlibat dalam mendukung kelayanan operasional dapur di berbagai daerah, yang turut memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.