Badan Gizi Nasional Sanksi Suspend 6.097 SPPG Akibat Lalai Lapor Dana Harian

Kroniq.id, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Kebijakan tegas ini mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kebijakan penjatuhan sanksi tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG. Berdasarkan aturan tersebut, setiap pengelola SPPG diwajibkan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan harian melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).

Kendati demikian, berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, ribuan unit layanan masih mengabaikan kewajiban administratif tersebut. Rincian sebaran unit yang disanksi meliputi 1.801 SPPG di Wilayah I, 2.616 SPPG di Wilayah II, serta 1.680 SPPG di Wilayah III.

Pihak BGN menegaskan bahwa penyampaian LPDH merupakan instrumen krusial untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan tersebut berfungsi mengukur kebutuhan anggaran secara berkala sekaligus mencegah potensi pengalihan atau penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski dijatuhi sanksi, BGN tetap membuka ruang pemulihan bagi unit-unit yang bersangkutan. SPPG yang terkena suspend diizinkan kembali beroperasi dan mencabut status penangguhannya setelah merampungkan laporan sesuai ketentuan, yang kemudian akan melalui proses verifikasi ketat oleh tim BGN. Namun, selama masa sanksi berjalan, insentif operasional dipastikan tidak akan disalurkan.