Badan Gizi Nasional Tegaskan SPPG Wajib Tampung Pasokan UMKM dan Petani Lokal

Kroniq.id, Bondowoso — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menolak produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa oleh petani, peternak, dan nelayan kecil secara semena-mena. Para pelaku usaha kecil tersebut justru harus dirangkul, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan Nanik saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG yang berlangsung di Kota Bondowoso, Jawa Timur. Kebijakan ini merujuk pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa.

Dalam arahannya, Nanik mengingatkan agar para Kepala SPPG dan mitra tidak mengabaikan produsen lokal demi mengutamakan supplier besar yang berpotensi memonopoli pasokan pangan. Pemerintah mewajibkan pelibatan pelaku usaha lokal agar program prioritas ini mampu menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026, SPPG diwajibkan melibatkan pelaku usaha setempat sebagai pemasok, dengan memprioritaskan usaha di kecamatan lokasi dapur. Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D Muhammad, menilai bahwa pelibatan UMKM dan peternak perlu dirancang secara terdesentralisasi dan proporsional agar peningkatan permintaan pangan dapat memperluas akses pasar tanpa mengganggu ketersediaan bagi masyarakat luas.

Dari perspektif ekonomi makro, penguatan rantai pasok berbasis komunitas ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan inflasi kelompok bahan pangan bergejolak. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz turut menyampaikan bahwa pelibatan produsen lokal dalam program MBG merupakan wujud nyata implementasi Pasal 33 UUD 1945 agar manfaat anggaran negara dapat berputar langsung di tengah masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Badan Gizi Nasional berencana mengembangkan sistem pengadaan pangan digital yang menghubungkan SPPG secara langsung dengan produsen dan koperasi untuk meningkatkan transparansi harga. Pemerintah bersama instansi terkait juga terus mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana pendukung rantai pasok pangan.

Pihak BGN memastikan akan memberikan sanksi tegas berupa peninjauan kembali atau penangguhan (suspend) bagi SPPG maupun mitra yang terbukti melakukan penolakan terhadap pasokan dari UMKM dan petani kecil serta melanggar ketentuan yang berlaku.