Terkini
KRONIQ-IN UMKM

DJKI Dorong Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual untuk UMKM Tembus Pasar Global

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkuat strategi pelindungan merek dan desain industri bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar global serta memperluas akses ekspor.

Kroniq News••13.48 WIB
DJKI Perkuat Pelindungan KI bagi Pelaku Ekspor dan UMKM Sulawesi Tengah

Palu – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha ekspor dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelindungan kekayaan intelektual.

Kroniq.id, Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama European Union Intellectual Property Office (EUIPO) terus memperkuat strategi pelindungan merek dan desain industri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini diarahkan untuk membekali pelaku usaha agar mampu memanfaatkan aset kekayaan intelektual secara strategis guna memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menyatakan bahwa pelindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis modern. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar menjaga kepemilikan produk, tetapi juga meningkatkan reputasi, menjaga kualitas, serta mencegah pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain di kemudian hari.

Pentingnya pelindungan kekayaan intelektual juga ditegaskan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam Gerakan 1000 Pelaku Usaha Ekspor dan Pengusaha UMKM di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa produk pangan dan hasil UMKM memiliki kekhasan unik yang menjadi aset bernilai ekonomi tinggi dan harus dilindungi secara hukum sejak dini.

Sejumlah produk unggulan daerah di Sulawesi Tengah seperti Ikan Sidat Marmorata Poso, Bawang Goreng Palu, hingga Tenun Ikat Donggala dinilai berpotensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan indikasi geografis. Pelindungan hukum terhadap produk-produk tersebut diyakini dapat memperkuat identitas, nilai ekonomi, dan daya saing ketika memasuki pasar global.

Pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memahami pentingnya mendaftarkan merek dagang, desain industri, maupun indikasi geografis sebelum produk mereka dikenal luas. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang kerja sama lisensi dan waralaba lintas negara secara berkelanjutan.

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.