BSSN Soroti Temuan Data Sensitif Tanpa Enkripsi di Tengah Tingginya Ancaman Siber

Kroniq.id, Denpasar — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan masih ditemukannya data sensitif yang disimpan atau dipertukarkan tanpa menggunakan enkripsi. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kebocoran informasi apabila sistem berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Peringatan ini mengemuka seiring dengan langkah pemerintah yang terus mendorong penguasaan teknologi kriptografi nasional guna memperkuat keamanan data serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Wakil Kepala BSSN Komisaris Jenderal Polisi Albertus Rachmad Wibowo menyatakan bahwa kriptografi merupakan fondasi dari kepercayaan digital dan berperan krusial dalam melindungi pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rachmad dalam kegiatan Bali Tech Week 2026 yang berlangsung di Denpasar pada Selasa, 20 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa perlindungan data harus diterapkan secara menyeluruh, mencakup data saat disimpan, dikirimkan, maupun ketika sedang diproses oleh aplikasi.

BSSN mencatat bahwa aktivitas mencurigakan di ruang digital Indonesia masih berada pada tingkat yang tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 3,1 miliar anomali trafik siber, dengan lebih dari 85 persen di antaranya berkaitan dengan perangkat lunak berbahaya atau malware.

Isu keamanan siber ini juga mendapat perhatian luas dari pemerintah dalam berbagai kesempatan. Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam acara BSSN Executive Town Hall di Depok, Jawa Barat, pada Senin, 19 Januari 2026, menegaskan bahwa keamanan siber merupakan jaminan utama bagi pelindungan data pribadi dan keberlangsungan layanan publik.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah mulai menyiapkan teknologi kriptografi yang tahan terhadap ancaman komputasi kuantum, termasuk penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) serta pembentukan gugus tugas nasional guna menghadapi risiko pencurian data terenkripsi untuk dibuka pada masa depan.