BGN Ubah Skema Insentif SPPG Jadi Rp2.000 per Porsi, APBN Diperkirakan Hemat Rp3 Triliun

Kroniq.id, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai 5 Oktober 2026. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih proporsional dan akuntabel.

Sebelum kebijakan ini diberlakukan, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran rata yang sama, yakni Rp6 juta per hari. Padahal, jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur bervariasi. Melalui aturan baru, besaran insentif dikembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi total Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Dana tersebut terbagi atas Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.

Selain itu, pencairan insentif sangat bergantung pada keberlangsungan operasional dapur. Dapur SPPG yang mengalami penghentian sementara atau suspend tidak akan menerima insentif. Hal serupa berlaku ketika dapur tidak beroperasi akibat libur nasional atau kondisi tertentu seperti bencana alam dan kebakaran hutan yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

BGN memperkirakan perubahan mekanisme dari insentif flat menjadi berbasis proporsional porsi ini dapat menghemat anggaran negara hampir Rp3 triliun hingga akhir Desember 2026. Perhitungan tersebut didasarkan pada perbandingan skema lama dan baru sejak kebijakan resmi berjalan pada awal Oktober.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, BGN memperbarui surat penetapan penerima manfaat untuk tiap dapur dan wilayah dengan mempertimbangkan kapasitas riil serta kelompok penerima seperti siswa sekolah dan kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.