7 Pejabat Baru yang Dilantik Prabowo: Siapa yang Punya Jejak Hubungan Politik dan Profesional?

Kroniq.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh pejabat baru di lingkungan pemerintahan pada Kamis (15/10/2026). Mereka terdiri atas empat wakil menteri serta tiga pejabat yang memimpin dan mendampingi lembaga negara.

Pelantikan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rekam jejak para pejabat, terutama apakah mereka memiliki hubungan politik atau profesional dengan Prabowo sebelum menduduki jabatan baru.

Penelusuran terhadap rekam jejak yang tersedia menunjukkan latar belakang yang beragam. Sebagian memiliki pengalaman di lingkungan pemerintahan yang dipimpin Prabowo, sementara lainnya berasal dari dunia akademik, birokrasi, dan militer.

Dari tujuh nama tersebut, M. Maulana Bungaran memiliki hubungan politik terdahulu yang paling jelas terdokumentasi melalui keterlibatannya dalam tim hukum pasangan Prabowo-Gibran pada sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi.

1. Maulana Bungaran, Mantan Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran

M. Maulana Bungaran dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia memiliki rekam jejak di bidang hukum dan politik.

Dalam risalah persidangan Mahkamah Konstitusi pada 3 April 2024, Maulana memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Gibran dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Dokumen tersebut menjadi bukti langsung keterlibatannya dalam proses hukum yang berkaitan dengan pasangan Prabowo-Gibran.

Rekam jejak politik itu membedakan Maulana dari sejumlah pejabat lain dalam daftar pelantikan yang lebih dikenal melalui karier birokrasi, militer, atau akademik.

Meski demikian, keterlibatan dalam tim hukum tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan pertemanan pribadi atau menjadi alasan tunggal pengangkatannya sebagai wakil menteri.

2. Yusuf Jauhari, Berkarier di Kementerian Pertahanan

Marsekal TNI Yusuf Jauhari dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.

Sebelum pengangkatan tersebut, Yusuf menjabat Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan. Ia juga pernah memimpin Badan Sarana Pertahanan di kementerian yang sama.

Kariernya di lingkungan Kementerian Pertahanan berlangsung ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada periode 2019–2024.

Pada Agustus 2025, Prabowo melantik Yusuf sebagai Kepala Badan Logistik Pertahanan. Pengangkatan sebagai wakil menteri pada Oktober 2026 kemudian melanjutkan penugasannya di bidang pertahanan.

Riwayat tersebut memperlihatkan hubungan profesional yang telah berlangsung di lingkungan kementerian sebelum Prabowo menjadi presiden. Namun, belum ditemukan bukti publik yang cukup untuk memastikan adanya hubungan politik atau personal khusus di luar pekerjaan.

3. Richard Tampubolon, Memiliki Pengalaman Panjang di Kopassus

Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.

Sebelum dilantik, Richard menjabat Kepala Staf Umum TNI. Karier militernya mencakup sejumlah posisi strategis, termasuk penugasan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Ia pernah menjabat Wakil Komandan Grup 2 Kopassus pada 2014–2015, Komandan Grup 3 Kopassus pada 2015, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus pada 2017.

Prabowo juga memiliki riwayat karier di Kopassus, termasuk ketika menjabat Komandan Jenderal Kopassus pada era 1990-an.

Kesamaan latar belakang institusi tersebut menunjukkan adanya irisan dalam sejarah karier militer. Akan tetapi, riwayat yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Richard merupakan bawahan langsung Prabowo pada masa lalu atau bagian dari lingkaran pribadi presiden.

4. Alim Setiawan Slamet, Berasal dari Dunia Akademik

Dr. Alim Setiawan Slamet dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian setelah sebelumnya menjabat Rektor IPB University.

Pada 5 Desember 2025, Majelis Wali Amanat IPB University menetapkan Alim sebagai rektor pengganti antarwaktu untuk periode 2025–2028. Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme internal perguruan tinggi.

Latar belakang Alim berkaitan dengan teknologi industri pertanian, agribisnis, serta pengelolaan perguruan tinggi.

Pengangkatannya ke Kementerian Pertanian menempatkan akademisi tersebut dalam struktur pemerintahan yang menangani sektor pangan dan pertanian.

Namun, penelusuran terhadap sumber yang tersedia belum menemukan bukti kuat bahwa Alim sebelumnya merupakan pengurus Gerindra, anggota tim kampanye Prabowo, atau penasihat politik presiden.

Karena itu, hubungan yang dapat dipastikan dari informasi tersebut adalah pengangkatannya ke jabatan pemerintahan, bukan hubungan politik terdahulu.

5. Kristomei Sianturi, Berpengalaman di Lingkungan TNI

Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya, Kristomei pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan TNI dan Pangdam XXI/Radin Inten. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat penerangan militer, ia pernah memberikan penjelasan kepada publik mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan institusi TNI.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Kristomei telah lama berada dalam lingkungan organisasi pertahanan dan keamanan negara sebelum menduduki jabatan baru.

Akan tetapi, belum ditemukan bukti yang memadai bahwa ia pernah menjadi anggota tim politik Prabowo atau memiliki hubungan pribadi khusus dengan presiden.

Riwayat jabatan dan komunikasi institusional perlu dibedakan dari hubungan politik maupun personal.

6. Satyawan Pudyatmoko, Akademisi yang Terlibat dalam Isu Gambut

6. Satyawan Pudyatmoko, Akademisi yang Terlibat dalam Isu Gambut

Satyawan memiliki latar belakang akademik dan kehutanan. Ia menempuh pendidikan kehutanan di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan pascasarjana di Jerman. Kariernya juga mencakup berbagai posisi akademik serta kegiatan konservasi.

Sebelum pelantikan, Prabowo mengadakan diskusi dengan akademisi dan pakar mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut pada 24 September 2026.

Rangkaian pembahasan mengenai persoalan gambut tersebut menjadi salah satu konteks kebijakan yang relevan dengan bidang tugas lembaga baru yang dipimpin Satyawan.

Namun, keterlibatan dalam diskusi kebijakan tidak otomatis menunjukkan afiliasi politik. Berdasarkan informasi yang tersedia, latar belakang profesional Satyawan lebih jelas terdokumentasi daripada hubungan politik pribadinya dengan Prabowo.

7. Sriyanto, Memiliki Latar Belakang Militer

Mayjen TNI Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten.

Pengangkatannya menempatkan seorang perwira tinggi TNI dalam struktur lembaga yang berfokus pada pengelolaan gambut dan mangrove.

Pengangkatannya menempatkan seorang perwira tinggi TNI dalam struktur lembaga yang berfokus pada pengelolaan gambut dan mangrove.

Kesamaan lingkungan institusi maupun hubungan kerja dengan pemerintah tidak dapat digunakan sendirian untuk memastikan adanya kedekatan personal.

Apa yang Dapat Disimpulkan dari Tujuh Pengangkatan Ini?

Penelusuran rekam jejak tujuh pejabat tersebut memperlihatkan setidaknya tiga kategori hubungan.

Pertama, hubungan politik yang terdokumentasi. Maulana Bungaran pernah menjadi bagian dari tim hukum Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Kedua, hubungan profesional dalam pemerintahan dan institusi negara. Yusuf Jauhari memiliki pengalaman di Kementerian Pertahanan selama Prabowo menjabat menteri, sementara Richard Tampubolon dan Kristomei Sianturi memiliki rekam jejak panjang di lingkungan TNI.

Ketiga, latar belakang profesional dan keahlian sektoral. Alim Setiawan Slamet berasal dari dunia akademik pertanian, sedangkan Satyawan Pudyatmoko memiliki pengalaman di bidang kehutanan dan konservasi. Untuk Sriyanto, rekam jejak yang teridentifikasi terutama berasal dari karier militernya.

Perbedaan tersebut penting agar penilaian terhadap pejabat publik tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan waktu pelantikan atau kesamaan institusi.

Hubungan politik dapat ditelusuri melalui dokumen organisasi, catatan tim kampanye, dan rekam jejak hukum. Sementara itu, hubungan profesional dapat ditelusuri melalui riwayat jabatan dan penugasan resmi.

Hingga kini, bukti yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ketujuh pejabat tersebut merupakan satu kelompok orang dekat Prabowo atau bahwa seluruh pengangkatan didasarkan pada pertimbangan politik.

Pertanyaan yang tetap relevan adalah bagaimana pemerintah menjelaskan pertimbangan pemilihan masing-masing pejabat, serta bagaimana rekam jejak dan keahlian mereka akan diterjemahkan menjadi kinerja di bidang yang dipercayakan.

Sumber: ANTARA, Tirto, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan RI, IPB University, UGM Press, dan pemberitaan mengenai pelantikan pejabat pada 15 Oktober 2026.