KRONIQ-IN Politics

5 Tahun Deklarasi PKN, Gede Pasek: Republik Ini Bukan Milik Oligarki dan Pemodal

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa politik Indonesia bukan milik segelintir elite dan pemodal, dalam momentum peringatan lima tahun deklarasi partai.

Kroniq News•29 Oktober 2026•14.27 WIB

DKI Jakarta

PKN Desak Presiden Kembalikan Hak Keuangan Daerah

Kroniq.id, Jakarta — Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menegaskan sikap politiknya bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus dikelola hanya untuk kepentingan segelintir elite. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika dalam momentum peringatan lima tahun deklarasi partai yang jatuh pada 28 Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, Gede Pasek menyampaikan peringatan politik kepada pihak kekuasaan bahwa demokrasi akan kehilangan makna apabila rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu, daerah dijadikan objek kebijakan, dan kekayaan negara lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap modal serta kekuasaan.

PKN menegaskan, republik ini bukan milik oligarki, kekuasaan bukan warisan keluarga, dan politik bukanlah perusahaan eksklusif milik para pemodal. PKN membawa garis perjuangan yang menempatkan nasionalisme kenusantaraan, gotong royong, berdikari, dan Mitreka Satata sebagai fondasi politik partai.

Selain menyoroti dinamika politik nasional, PKN juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan hak-hak keuangan daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH). PKN menilai pemusatan anggaran di pusat berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.