Polri Tetapkan 20 Korporasi dan 245 Perorangan Tersangka Karhutla, Empat Perusahaan Asing Ikut Diseret

Kroniq.id, Pontianak — Bareskrim Polri resmi menetapkan 20 korporasi serta 245 perorangan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari puluhan korporasi yang dijerat hukum tersebut, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum ini dilakukan secara objektif dan transparan. Dalam jumpa pers yang digelar di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, ia menjelaskan bahwa korporasi asing yang berstatus tersangka berasal dari tiga negara.

Empat korporasi PMA yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi PT HKI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, PT API dari Korea Selatan, serta PT AI dari Singapura. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Polri mencatat penanganan 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Berdasarkan hasil penyidikan, para korporasi tersebut diduga melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kelalaian dalam mengelola lahan hingga memicu kerusakan lingkungan hidup.

Selain perkara korporasi, kepolisian juga memproses kasus karhutla yang melibatkan pelaku perorangan. Tercatat sebanyak 287 laporan polisi ditangani dengan menetapkan 245 tersangka perorangan, dari total lahan seluas 5.859,12 hektare yang dilaporkan terbakar di berbagai wilayah provinsi rawan.

Penyidik Bareskrim Polri turut mengusulkan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang diduga terkait dengan karhutla. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator pelanggaran, seperti terjadinya kebakaran berulang di wilayah konsesi serta ketidakmemadaian sarana prasarana pencegahan di lapangan.

Atas perbuatannya, korporasi yang terlibat dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara serta denda miliaran rupiah. Polri menegaskan proses penyidikan masih terus berkembang seiring penegakan hukum yang berjalan.