Tantangan Petugas Sensus Ekonomi 2026: Dari Medan Berat hingga Kekhawatiran Pajak

Kroniq.id, Banjarnegara — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di berbagai wilayah Indonesia diwarnai dengan berbagai tantangan di lapangan. Para petugas pencacah harus berjuang menaklukkan kondisi geografis yang menantang, menyesuaikan diri dengan waktu luang responden yang padat, hingga menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu perpajakan.

Di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang petugas sensus bernama Yusuf Satria Baskoro bahkan harus mendatangi rumah responden hingga larut malam. Sebagian warga sulit ditemui pada pagi hingga sore hari karena kesibukan pekerjaan. Pendekatan persuasif dan fleksibilitas waktu menjadi kunci agar proses pendataan berjalan lancar tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.

Selain hambatan geografis dan waktu, petugas di lapangan kerap menghadapi kekhawatiran dari sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha masih memendam kecurigaan karena menganggap pendataan tersebut berkaitan dengan kebijakan perpajakan atau pungutan tertentu akibat beredarnya informasi keliru di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Kota Cirebon Samiran menegaskan bahwa kegiatan Sensus Ekonomi sama sekali tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan. BPS murni bertugas mengumpulkan data statistik untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk memetakan kebutuhan rantai pasok dan memperkuat program pemberdayaan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menambahkan, karakteristik sektor UMKM yang sangat dinamis menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. Kegiatan usaha dapat muncul dan berhenti dalam waktu singkat, sehingga sensus langsung secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk memperoleh potret ekonomi Indonesia yang komprehensif setelah terakhir kali digelar pada 2016.