Pemerintah Tuntut Transparansi Algoritma dan Moderasi Konten Meta di Indonesia

Kroniq.id, Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta transparansi algoritma dan sistem moderasi konten dari Meta lantaran platform di bawah naungannya, seperti Facebook, Instagram, hingga WhatsApp, belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah dan manajemen Meta Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta, guna merespons maraknya misinformasi, disinformasi, serta konten berpotensi memicu polarisasi sosial di ruang digital.

Dalam pertemuan tersebut, Komdigi menyoroti tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti konten judi online hingga disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang berada di angka sangat rendah, yakni 28,47 persen. Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan mengingat basis pengguna layanan Meta di tanah air tercatat sangat besar, dengan pengguna Facebook dan WhatsApp masing-masing mencapai sekitar 112 juta orang di tengah total pengguna internet nasional yang mencapai sekitar 230 juta.

Pertemuan dan permintaan transparansi ini bermula dari sidak yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid ke kantor Meta di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah turut mempertanyakan kapasitas pengawasan konten di Indonesia, termasuk jumlah dan peran personel yang bertugas menangani disinformasi.

Meutya menyatakan bahwa pihaknya masih mendapati beberapa pertanyaan terkait pengawasan yang belum dapat dijawab oleh pihak manajemen, sehingga pemerintah meminta agar aspek tersebut segera ditingkatkan. Transparansi algoritma dinilai krusial untuk memahami cara konten direkomendasikan kepada pengguna, termasuk potensi amplifikasi konten provokatif atau menyesatkan.

Langkah pengawasan ini dijalankan sebagai bagian dari upaya pemerintah melaksanakan amanat Pasal 40 Undang-Undang ITE untuk melindungi kepentingan umum dari dampak negatif aktivitas digital. Sidak tersebut juga dihadiri oleh perwakilan lintas lembaga, termasuk unsur keamanan dan penegak hukum, sebagai wujud keseriusan pengawasan ruang siber nasional.

Dalam konteks tata kelola platform digital yang lebih luas, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sebelumnya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators di Semarang pada Kamis, 7 Mei 2026, menegaskan pentingnya pergeseran pendekatan dari pengendalian konten menuju tata kelola tingkat sistem. Pemerintah Indonesia juga mendorong keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan ruang digital melalui pilar penguatan kerangka hukum, tata kelola sistemik, serta literasi digital.

Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola platform digital ke depan harus dibangun secara institusional dan transparan melalui kerja sama multipemangku kepentingan tanpa sekadar mengandalkan negosiasi bilateral yang bersifat tertutup.