KRONIQ-IN UMKM

Pemerintah Sesuaikan Penahapan Sertifikasi Halal Lewat PP 40/2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 bertujuan memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal tanpa mengurangi komitmen perlindungan masyarakat.

Kroniq News•27 Oktober 2026•13.00 WIB

DKI Jakarta

Sertifikasi Halal, Pintu UMKM ke Pasar Lebih Luas — Sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis disiapkan pemerintah sepanjang 2026 untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kuota tersebut disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah penerbit sertifikat halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal setelah 17 Oktober 2026.

Kroniq.id, Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 merupakan langkah memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) nasional.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan dari pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan penguatan berbagai aspek penyelenggaraan JPH. Pemerintah memastikan penyesuaian ini memberikan ruang bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi secara lebih terencana tanpa mengurangi perlindungan masyarakat.

Berdasarkan aturan baru ini, sejumlah kelompok produk mengalami penyesuaian masa penahapan, sementara sebagian lainnya tetap mengacu pada jadwal sebelumnya. Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar tetap wajib bersertifikat halal sejak 18 Oktober 2024.

Sementara itu, masa penahapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian hingga tanggal yang sama juga berlaku untuk jasa terkait selain penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar, produk asal luar negeri, serta kelompok obat bahan alam, kosmetik, dan barang gunaan tertentu.