Pemerintah Lanjutkan Kanal Debottlenecking untuk Pacu Kinerja Ekspor Nasional

Kroniq.id, Jakarta — Pemerintah menyatakan akan kembali melanjutkan kanal debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) guna memacu kinerja ekspor nasional di berbagai sektor, termasuk manufaktur.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (19/10/2026) malam. Pemerintah menilai mekanisme ini krusial untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dapat mengurangi volume ekspor.

Sebelumnya, kanal debottlenecking telah menggelar sidang terbuka sebanyak 14 kali di Kantor Kementerian Keuangan. Sidang terakhir dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebelum posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara pada pertengahan September 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 22 September 2026 yang disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Satgas P3M-PPE telah menuntaskan 135 dari total 190 aduan pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 aduan mencakup nilai investasi lebih dari Rp625 triliun dengan potensi penyerapan hingga 31.000 tenaga kerja.

Kanal debottlenecking sendiri berfungsi sebagai forum resmi untuk membahas deregulasi, debirokratisasi, serta penyelesaian kendala regulasi yang tumpang tindih dan perizinan usaha. Pemerintah juga berencana memeriksa hambatan pada setiap kode klasifikasi barang atau Harmonized System (HS) untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain pembenahan regulasi domestik, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh perluasan akses pasar internasional melalui berbagai kerja sama perdagangan strategis, seperti IEU-CEPA dan ICA-CEPA dengan Kanada.

Pemerintah berharap langkah penuntasan hambatan birokrasi dan regulasi ini dapat terus menjaga stabilitas serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.