Pemerintah Intensifkan Penanganan Karhutla Melalui Koordinasi Terpadu dan Penguatan Operasi Darat-Udara

Kroniq.id — Pemerintah terus mengintensifkan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia yang menghadapi kondisi cukup berat melalui penguatan koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Langkah cepat ini menindaklanjuti arahan strategis Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta laporan kepada Presiden Prabowo Subur pada Senin (12/10/2026), dengan fokus utama mengoptimalkan pemadaman dan menangani dampak karhutla di wilayah prioritas seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, total luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas seluas 639,23 hektare, di mana luasan terbesar tercatat di Kalimantan Tengah akibat temuan titik api baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Dalam penanganan di lapangan, pemerintah mengombinasikan operasi darat dan udara secara maksimal. Di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, pemadaman dititikberatkan pada operasi darat karena kendala jarak pandang dan cuaca bagi helikopter water bombing. Sementara itu, operasi udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dipacu menggunakan pesawat dan helikopter untuk menyemai potensi awan serta mendinginkan area gambut.

Upaya penanganan karhutla ini berlandaskan pada enam provinsi prioritas yang rawan karhutla sejak musim kemarau. Pemerintah juga memantau ketat kualitas udara berbasis konsentrasi PM2,5 guna melindungi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan.

Selain pemadaman, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang membuka lahan dengan cara membakar serta imbauan agar masyarakat segera melaporkan potensi titik api kepada petugas berwenang.

Pemerintah berharap prakiraan BMKG mengenai datangnya musim hujan pada pertengahan Oktober hingga November dapat segera membantu meringankan beban penanganan karhutla secara signifikan di seluruh wilayah terdampak.