Pemerintah Angkat 242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027

Kroniq.id — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengangkat sebanyak 242.482 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengalihan status ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlangsungan layanan pendidikan nasional.

Selain pengalihan status tersebut, kebijakan ini juga memastikan bahwa status kepegawaian para guru terkait akan dialihkan dan ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Pemerintah juga menegaskan bahwa guru non-ASN tetap memperoleh dispensasi untuk menjalankan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026 demi menjaga stabilitas layanan pengajaran di sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa proses pengalihan status bagi ratusan ribu guru PPPK paruh waktu tersebut akan dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses seleksi. Di sisi lain, pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 2027.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, saat ini terdapat 935.316 guru berstatus PPPK di Indonesia yang penataannya akan dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu 2027 hingga 2029. Untuk mendukung kebijakan penataan guru ini, Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun, yang mencakup tambahan anggaran Rp28 triliun dari pagu sebelumnya guna mendanai gaji, tunjangan, serta program prioritas lainnya.

Langkah penataan status kepegawaian ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola tenaga pendidik di Tanah Air. Selain penataan guru PPPK, pemerintah turut merencanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dengan alokasi 464.856 formasi yang seleksinya dimulai pada 2027 dan penugasan pertamanya pada 2028.

Kebijakan komprehensif ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan status kepegawaian tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru secara bertahap di berbagai daerah.