BNPB Minta Pemerintah Daerah Siapkan Delapan Langkah Hadapi Musim Hujan 2026/2027

Kroniq.id, Jakarta Timur — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan instruksi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan 2026/2027. Kebijakan ini dikeluarkan guna mengantisipasi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Ketentuan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027. Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Menanggapi hal tersebut, BNPB menetapkan delapan langkah strategis yang wajib disiapkan oleh setiap pemerintah daerah.

Langkah pertama yang ditekankan adalah pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko, rencana kontingensi, portal InaRISK, serta Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Langkah kedua mencakup penyiapan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan, serta pengoptimalan Dana Siap Pakai apabila status darurat telah ditetapkan.

Selanjutnya, langkah ketiga dan keempat melibatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala dari BMKG, serta penguatan koordinasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemerintah daerah juga diminta menyiagakan posko darurat selama 24 jam penuh.

Empat langkah berikutnya berfokus pada peningkatan edukasi masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memastikan fungsi sistem peringatan dini, melakukan mitigasi fisik berupa pembersihan saluran air dan normalisasi sungai, serta menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB.