Ketentuan Pemungutan PPh Pedagang Marketplace Diterapkan Mulai Oktober 2026

Kroniq.id, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempercepat pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem elektronik atau marketplace menjadi 1 Oktober 2026. Kebijakan ini sebelumnya sempat dijadwalkan ulang untuk diberlakukan pada 1 November 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa percepatan waktu pelaksanaan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah terhadap kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara lokapasar. Ia menegaskan penyesuaian waktu ini tidak mengubah substansi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat empat perusahaan lokapasar yang telah ditunjuk resmi sebagai pemungut pajak, yaitu PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). Berdasarkan PMK-37/2025, para pemungut tersebut diwajibkan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan menata mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan terstruktur. Dana yang dipungut selanjutnya akan diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Aturan pemungutan PPh tersebut mengecualikan penjualan barang dan jasa oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta pada tahun pajak berjalan. Untuk mendapatkan pengecualian ini, pedagang diwajibkan menyampaikan surat pernyataan resmi yang menyatakan besaran omzet tahunannya sesuai format dalam lampiran peraturan.

Sementara itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan para penyelenggara lokapasar terus melakukan penyesuaian teknis dan operasional untuk memastikan kelancaran masa transisi. Ketua Umum idEA Budi Primawan mengingatkan pentingnya komunikasi yang terbuka agar para pelaku usaha daring mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme perpajakan tersebut.