Sidang Perdana Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA yang Jerat Silmy Karim Digelar 29 Oktober

Kroniq.id, Jakarta Pusat — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, menyatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dan meregister lima perkara baru dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda sidang perdana dengan pembacaan surat dakwaan rencananya akan dilangsungkan pukul 10.00 WIB.

Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan setelah JPU KPK menyerahkan berkas tersangka ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa konstruksi utuh perkara beserta alat bukti dan saksi-saksi relevan akan dipaparkan secara rinci oleh tim jaksa saat persidangan berjalan di hadapan majelis hakim.

Dalam perkara ini, JPU KPK turut melimpahkan berkas perkara dari tujuh tersangka lainnya yang disidangkan pada hari yang sama. Para terdakwa tersebut meliputi Saffar Muhammad Godam selaku Plt. Dirjen Imigrasi 2024-2025, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo selaku Kasubdit, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi, Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Keimigrasian.

Kasus rasuah ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2022 hingga 2026. Silmy Karim, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah dalam rangkaian proses hukum tersebut.

Dalam penyidikan sebelumnya, KPK menduga para tersangka mengumpulkan total uang sekitar Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan penerbitan izin tinggal terbatas (ITAS). Selain itu, Silmy Karim juga diduga menerima aliran dana dengan nominal tertentu selama periode penਜabatan tersebut.

KPK mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya proses persidangan secara objektif mengingat perkara ini berkaitan erat dengan integritas pelayanan publik di sektor keimigrasian.