Prabowo Tegaskan Komitmen Hentikan Kebocoran Kekayaan Alam dan Perkuat Persatuan

Kroniq.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia serta memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Sidang tersebut sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Purwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang mengharuskan negara untuk bertahan dan menyelamatkan sumber daya alam dari praktik ekonomi ilegal maupun penyelundupan. Kepala Negara mengibaratkan kekayaan alam layaknya darah bagi tubuh manusia yang harus dilindungi agar tidak terus-menerus mengalami kebocoran yang merugikan kepentingan nasional dan rakyat.

Sidang Kabinet Paripurna yang bertajuk "2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri" ini menguraikan berbagai langkah konkret pemerintah, termasuk penertiban aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026 untuk komoditas sumber daya alam strategis seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi guna mencegah praktik underinvoicing, transfer pricing, profit shifting, serta pelarian devisa hasil ekspor.

Selain menyoroti penyelamatan ekonomi domestik, Presiden Prabowo turut menyinggung dinamika global termasuk isu yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menghadapi berbagai tekanan dan dinamika pasar keuangan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki keyakinan, ketahanan, serta keberanian untuk menghadapinya tanpa merasa gentar, sembari membuka opsi penghematan anggaran besar-besaran jika diperlukan guna menjaga ketahanan keuangan negara.

Di bidang diplomasi dan politik luar negeri, Presiden Prabowo menegaskan kembali prinsip "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak" melalui pendekatan good neighbor policy. Indonesia berkomitmen menghormati seluruh negara, tidak bergabung dengan blok kekuatan atau pakta militer tertentu, serta tetap teguh menjalankan politik luar negeri yang anti-imperialisme dan anti-penjajahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar.

Menutup arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa di tengah situasi geopolitik dan tantangan dunia yang semakin kompleks, persatuan nasional merupakan fondasi utama bagi bangsa. Meskipun kompetisi politik, perbedaan pendapat, dan kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam ruang demokrasi, seluruh elemen bangsa diimbau untuk tetap menjaga keutuhan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia.