Polri Terbuka Evaluasi Keluhan Penggeledahan Pondok Pesantren di Sukoharjo

Kroniq.id, Sukoharjo — Mabes Polri menyatakan terbuka untuk melakukan evaluasi dan mendalami secara objektif serta profesional berbagai keluhan masyarakat terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah. Langkah ini diambil menyusul keresahan yang dirasakan para santri, orangtua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren pasca-tindakan kepolisian pada 27 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati yang tulus kepada para santri dan keluarga yang terdampak oleh peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian sangat menghormati pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membina akhlak dan keilmuan umat, serta memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak bertujuan untuk memberikan stigma negatif.

Berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan rangkaian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan yang terjadi di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian memburu pihak lain berinisial I yang diduga turut berkaitan.

Menanggapi berbagai masukan publik, Polri memastikan seluruh laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk melalui fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian serius dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan di area yang ditempati santri perempuan, pihaknya melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan) serta didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai pada hari yang sama, para santri dipulangkan kepada orangtua atau wali masing-masing, serta disiapkan pula pendampingan psikologis.

Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan juga langsung ditindaklanjuti. Sejumlah barang dilaporkan telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum pada 31 Oktober 2026, sementara barang lainnya yang tidak terkait dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai prosedur inventarisasi.