Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Batalkan Denda KPPU Rp755 Miliar untuk 97 Perusahaan Pinjol

Kroniq.id, Jakarta Pusat — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh sejumlah penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau pinjaman daring terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan majelis hakim ini sekaligus membatalkan sanksi dan denda total sebesar Rp755 miliar yang sebelumnya dijatuhkan kepada 97 entitas perusahaan.

"Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025," ujar Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan dalam persidangan yang digelar di Jakarta. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menghukum pihak KPPU selaku termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp23,592 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti perbedaan antara kebijakan penetapan batas maksimum harga atau price ceiling dengan praktik penetapan harga atau price fixing yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Majelis menilai bahwa batasan maksimum suku bunga tidak serta-merta menunjukkan adanya praktik kartel, melainkan berfungsi melindungi konsumen dari pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan.

Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa para pelaku usaha menjalankan kegiatan berdasarkan arahan dan pedoman dari otoritas negara yang berwenang, yakni Otoritas Jasa Keuangan. Dari total perusahaan yang disanksi, sebanyak 71 penyelenggara tercatat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga setelah sebelumnya dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.