Pengadilan Niaga Batalkan Putusan KPPU Terkait Sanksi Kartel Bunga Pinjol

Kroniq.id, Jakarta Pusat — Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan keberatan industri fintech peer to peer (P2P) lending terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai perkara penetapan harga atau suku bunga pinjaman online. Putusan ini sekaligus membatalkan sanksi dan denda total mencapai Rp 755 miliar yang sebelumnya dijatuhkan kepada puluhan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi.

Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan menyampaikan bahwa dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025 tertanggal 20 Maret 2026. Selain itu, pihak termohon juga dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 23,59 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa penetapan batas maksimum harga atau price ceiling berbeda secara mendasar dengan praktik penetapan harga atau price fixing yang dilarang undang-undang. Kebijakan batas atas bunga dinilai berfungsi melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan dan bukan merupakan praktik kartel yang melanggar hukum persaingan usaha.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa para pelaku usaha menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengikuti arahan dan regulasi dari otoritas pengawas sektor keuangan. Kepatuhan terhadap aturan regulator tidak dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik dan mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga tersebut. Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menyatakan bahwa putusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di industri pendanaan digital.

Menurut AFPI, batasan manfaat ekonomi yang diterapkan selama ini merujuk pada arahan regulator untuk melindungi konsumen serta mencegah praktik pinjaman ilegal. Ke depan, asosiasi berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola industri agar berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.