Ombudsman NTT Soroti Pungutan Tanpa Kuitansi di PLBN Motaain, Nilai Diduga Rp104 Juta per Bulan

Kroniq.id, Kabupaten Belu — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti praktik pembayaran tanpa bukti kuitansi bagi pengemudi kendaraan pengangkut barang ekspor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu. Temuan ini mengindikasikan potensi pungutan liar yang diperkirakan mencapai nilai total Rp104 juta setiap bulannya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua P. Karbeka, menyatakan bahwa persoalan tersebut terungkap setelah timnya melakukan inspeksi mendadak di Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain pada Jumat, 23 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan eksportir, pengemudi kendaraan barang wajib mengeluarkan sejumlah biaya sebelum melintas menuju Timor Leste.

Dalam penelusuran Ombudsman, pengemudi kendaraan harus mengeluarkan biaya sedikitnya Rp200.000 untuk sekali perjalanan melintas. Rinciannya meliputi Rp100.000 di pos pengamanan perbatasan, Rp50.000 di pos lalu lintas untuk registrasi kendaraan, serta Rp50.000 di pos TNI.

Seluruh pembayaran tersebut dilaporkan tidak disertai dengan kuitansi atau bukti transaksi resmi. Kondisi ini menyulitkan para pelaku usaha dalam mencatat pengeluaran operasional serta memastikan dasar hukum pemungutan tersebut, mengingat biaya itu tidak termasuk dalam ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri maupun TNI.

Dengan asumsi rata-rata 20 kendaraan melintas setiap hari selama 26 hari kerja, total perputaran dana dari pungutan tersebut diperkirakan mencapai Rp104 juta per bulan. Ombudsman menilai instansi terkait perlu memberikan klarifikasi menyeluruh terkait prosedur dan transparansi tarif di kawasan perbatasan.

Menindaklanjuti temuan ini, Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Bupati Belu, Kapolres Belu, Kepala PLBN Motaain, Kepala Bea Cukai Atambua, serta Kepala BPTD Provinsi NTT, untuk meminta kepastian pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di pintu gerbang internasional tersebut.