Mendagri Sarankan Jakarta Anggarkan Bedah Rumah demi Tuntaskan Akar Masalah Narkoba

Kroniq.id, Jakarta Barat — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memasukkan alokasi anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Saran tersebut disampaikan Tito saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24/10/2026).

Menurut Tito, penanganan masalah di wilayah seperti Kampung Ambon harus menyentuh akar persoalan sosial, salah satunya faktor kemiskinan dan kondisi lingkungan. Ia meyakini warga setempat juga tidak menginginkan wilayahnya lekat dengan stigma negatif sebagai sarang peredaran narkoba.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta pada 2026. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, yang turut hadir dalam kegiatan itu mengonfirmasi bahwa alokasi khusus APBD untuk program perbaikan rumah tersebut belum tersedia pada tahun anggaran 2026.

Mendagri Tito berharap jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD dapat segera merumuskan penyesuaian anggaran guna mendukung program yang berpihak langsung kepada masyarakat kecil. Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia menginisiasi langkah serupa demi meningkatkan kesejahteraan warga.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menilai program bedah rumah yang diintegrasikan dengan penataan sosial dan layanan kesehatan merupakan langkah komprehensif. Pendekatan ini dinilai tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga membangun kesejahteraan warga untuk memutus rantai kriminalitas secara berkelanjutan.