KPK Ungkap Sejumlah Pengadaan BNPB yang Diduga Dikorupsi, dari Tenda hingga HT Karhutla

Kroniq.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana siap pakai (DSP). Pengadaan tersebut mencakup berbagai perlengkapan darurat mulai dari tenda pengungsi, selimut, pompa air, hingga alat komunikasi jenis handy talky (HT).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik saat ini tengah mendalami dokumen-dokumen pengadaan barang serta barang bukti elektronik yang telah disita dari serangkaian penggeledahan di delapan lokasi berbeda. Pendalaman ini dilakukan untuk mengidentifikasi unsur konflik kepentingan maupun dugaan aliran suap dari pihak swasta kepada oknum di BNPB.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada pertengahan Oktober 2026. Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak dan menyita barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang tunai, perhiasan, tiga unit mobil, serta aset senilai total Rp5,47 miliar yang mencakup valuta asing, emas, dan aset kripto.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa dana siap pakai yang diduga dikorupsi tersebut seharusnya dialokasikan untuk penanganan berbagai bencana di tanah air. Beberapa di antaranya meliputi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, penanganan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di wilayah Aceh dan Sumatera.

Penyidikan kasus ini terbagi ke dalam dua klaster utama, yakni klaster konflik kepentingan yang melibatkan tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, serta klaster dugaan suap dari pihak swasta atau vendor. Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri atas unsur pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli, dan pihak swasta.

Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK juga telah menggeledah Kantor BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, serta sejumlah lokasi lain di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Selain itu, KPK turut berkoordinasi dan memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam perkara penanganan dana kedaruratan bencana ini.

Penyidik KPK menegaskan bahwa proses analisis dokumen pengadaan dan barang bukti masih terus berlangsung secara komprehensif guna mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara korupsi di lingkungan BNPB tersebut.