Terkini
KRONIQ-IN CRIME

KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Tong Berisi Uang Terkait OTT Bupati Klaten

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar yang disimpan dalam tong biru serta mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan.

Kroniq News••15.36 WIB
KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Tong Berisi Uang Terkait OTT Bupati Klaten

Kroniq.id, Klaten — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dari operasi senyap tersebut, lembaga antirasuah menyita barang bukti uang tunai senilai sekitar Rp1,9 miliar yang sebagian di antaranya ditemukan di dalam sebuah tong atau ember berwarna biru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa total terdapat 20 orang yang diamankan tim satgas dalam rangkaian OTT tersebut. Sebanyak 10 orang di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Kronologi penangkapan bermula ketika tim KPK bergerak melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten dan Jakarta pada 15 Oktober 2026. Dari total 20 orang yang terjaring, sembilan orang langsung diberangkatkan dari Klaten menuju Jakarta, sementara satu orang lainnya ditangkap di Jakarta untuk bergabung dalam pemeriksaan lanjutan.

Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026), Budi Prasetyo memaparkan perincian barang bukti yang berhasil diamankan penyidik. Selain uang tunai sekitar Rp1,9 miliar, penyidik turut menyita sebuah tong atau ember biru yang diduga kuat digunakan oleh bupati untuk menampung serta menyimpan aliran penerimaan uang.

KPK mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi ini mencakup lima klaster utama. Klaster tersebut meliputi dugaan penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta dugaan pemberian kepada oknum BPK guna pengondisian audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Hingga saat ini, pihak KPK belum menyampaikan rincian lengkap mengenai status hukum seluruh pihak yang terjaring karena proses pemeriksaan intensif masih berlangsung. Lembaga antirasuah menyatakan bahwa keterangan resmi secara lebih terperinci mengenai konstruksi perkara dan penetapan tersangka akan segera diumumkan melalui konferensi pers lanjutan.

(ms)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.