KPK Gandeng Puspom TNI Usut Korupsi Dana Siap Pakai Kebencanaan BNPB Senilai Rp148 Miliar

Kroniq.id, Kota Administrasi Jakarta Selatan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi intensif dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanganan perkara ini melibatkan pendekatan kolaboratif menyusul dugaan keterlibatan oknum militer aktif.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, pihaknya telah menjelaskan posisi dan peran mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada jajaran Puspom TNI saat kegiatan ekspos perkara. Selain itu, KPK juga telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara rasuah dengan nilai pengadaan mencapai sekitar Rp148 miliar tersebut.

Dalam proses penanganannya, koordinasi antara KPK dan Puspom TNI telah terjalin sejak awal kegiatan di lapangan, termasuk saat pendampingan dalam operasi tangkap tangan dan pemasangan segel di Kantor BNPB. KPK juga telah merampungkan penggeledahan di delapan lokasi berbeda, termasuk ruang kerja mantan Kepala BNPB di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Berdasarkan keterangan KPK, kasus dugaan korupsi ini dibagi ke dalam dua klaster. Tersangka dalam klaster pertama meliputi tenaga ahli yang juga adik mantan Kepala BNPB, Bima Setiawan, serta pejabat BNPB Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Dana siap pakai kebencanaan yang seharusnya dicairkan secara fleksibel berdasarkan status darurat untuk penanganan bencana seperti karhutla hingga gempa bumi, justru diduga disalahgunakan dan dialirkan ke perusahaan terafiliasi.

Dana siap pakai kebencanaan merupakan cadangan anggaran pemerintah untuk menghadapi situasi darurat seperti penetapan status keadaan darurat, keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana, hingga bantuan kemanusiaan internasional. Penanganan kasus ini menyoroti dugaan konflik kepentingan melalui penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa.

Pihak KPK memastikan akan segera mengirimkan surat formal kepada Panglima TNI mengingat penanganan perkara ini menyangkut unsur TNI aktif. Pendekatan kolaboratif terus dikedepankan agar proses penyidikan berjalan sinergis dan transparan.

Tim penyidik KPK saat ini masih terus menelaah, menganalisis, serta memverifikasi berbagai barang bukti yang disita dari delapan lokasi penggeledahan, termasuk dokumen, perangkat elektronik, uang, perhiasan, dan tiga unit mobil.