KPK Dalami Dugaan Penggunaan Koperasi Pegawai untuk Kelola Dana Potongan Insentif di Pemkab Bogor

Kroniq.id, Kabupaten Bogor — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penggunaan koperasi pegawai untuk mengelola dana hasil pemotongan insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik menelusuri aliran serta pengelolaan dana tersebut guna mengusut tuntas perkara dugaan tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

Pendalaman terkait dugaan keterlibatan koperasi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,5 miliar serta melakukan penggeledahan di beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pengusutan kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan KPK pada Agustus 2026. Meski sempat beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan di wilayah tersebut pada 20 Agustus 2026, KPK kemudian meluruskan bahwa tidak ada kegiatan OTT yang dilakukan. Sehari berselang, penyidik mengamankan barang bukti uang Rp1,5 miliar dan meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai dari lingkungan Pemkab Bogor, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Adi Mulyadi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Yunita Mustika Putri, serta beberapa pejabat fungsional dan bendahara pengeluaran. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik mendalami mekanisme pemberian upah pungut, frekuensi pemotongan, serta pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut.

Selain perkara pemotongan upah pungut di Bappenda, KPK juga tengah mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Pada akhir Agustus 2026, penyidik telah menggeledah kantor Bappenda, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan menyita sejumlah dokumen penting.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dengan sprindik umum tersebut. Penyidik masih terus menganalisis keterangan para saksi serta mencocokkannya dengan barang bukti yang telah disita untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh.