Kesaksian Khalid Basalamah dalam Sidang Korupsi Kuota Haji: Kembalikan Ratusan Ribu Dolar AS ke KPK

Kroniq.id, Jakarta Pusat — Pemilik PT Zahra Oto Mandiri sekaligus Direktur Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, hadir memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024. Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Khalid membeberkan sejumlah fakta terkait aliran dana dan proses pengalihan jemaah haji khusus dari travel miliknya. Sidang ini menghadirkan sejumlah terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut yakni Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Persidangan bermula ketika jaksa mencecar Khalid mengenai pengembalian uang fee percepatan haji yang disetorkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khalid mengakui bahwa pihak stafnya telah menyerahkan uang senilai total USD 554.500 ke lembaga antirasuah tersebut, yang terdiri atas uang tunai sebesar USD 354.500 serta dana USD 200.000 melalui transfer bank.

Lebih lanjut, jaksa merinci bahwa dana USD 200.000 tersebut dikirimkan melalui beberapa kali transaksi, termasuk transfer sebesar USD 37.000, USD 13.000, serta tiga kali transfer masing-masing senilai USD 50.000. Khalid juga mengungkapkan bahwa perusahaannya sempat diminta membayar tambahan uang sebesar USD 1.000 per jemaah untuk 37 orang yang belum keluar namanya, serta biaya floating maktab sebesar USD 390 per pax.

Kasus ini sendiri berakar dari penyidikan KPK terhadap penentuan kuota haji tambahan 2023-2024 sebanyak 20.000 jemaah oleh Kementerian Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya ditetapkan sebesar 8 persen dan haji reguler 92 persen, namun dalam praktiknya dibagi dengan skema 50:50.

Atas penanganan perkara ini, pihak KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk dari klaster penyelenggara ibadah haji khusus atau swasta. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Khalid Basalamah sempat menyatakan bahwa pihaknya merasa tertipu oleh pihak Travel Muhibbah yang dipimpin oleh Ibnu Mas'ud terkait tawaran visa percepatan tersebut.

Persidangan lanjutan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji ini dijadwalkan akan terus bergulir di Pengadilan Tipikor untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya guna mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.