Eks Wamen Imipas Silmy Karim Didakwa Lakukan Pemerasan Izin Tinggal WNA Senilai Rp168,9 Miliar

Kroniq.id, Jakarta Pusat — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing dengan total mencapai Rp168,9 miliar. Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam persidangan perdana tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa tindakan pemaksaan dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian. Dokumen yang dimaksud meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, serta perubahan administrasi alih status.

Jaksa menjelaskan bahwa praktik lancung tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat dan jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa diduga saling membagi peran dalam menetapkan penerimaan tidak resmi dari biro jasa penjamin WNA.

Modus pemerasan ini menggunakan istilah 'uang klik' atau 'uang loket' yang dimintakan kepada biro jasa akibat adanya penundaan persetujuan permohonan. Penundaan tersebut sengaja dilakukan agar biro jasa harus mengeluarkan uang tambahan agar permohonan dokumen dapat disetujui dalam sistem aplikasi.

Dari total dana pemerasan tersebut, Silmy Karim didakwa menerima aliran uang sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, sejumlah pejabat dan staf lain turut disebut menikmati hasil pemerasan dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah.

Kasus ini bermula dari rangkaian penegakan hukum yang dilakukan KPK melalui operasi tangkap tangan pada awal Juni 2026. Di samping dakwaan pemerasan, Silmy juga dijerat dengan dakwaan penerimaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah selama menjabat sebagai pimpinan di instansi keimigrasian.