Bareskrim Polri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Blackout Batam, Libatkan Pejabat PLN dan Kontraktor

Kroniq.id, Batam — Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Riau menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pemadaman listrik massal atau blackout yang melumpuhkan wilayah Batam dan sekitarnya. Penetapan status hukum ini diumumkan dalam konferensi pers di Mapolda Kepri pada Selasa (20/10/2026).

Kelima tersangka yang ditetapkan oleh penyidik terdiri atas unsur internal PT PLN Batam dan pihak eksternal. Mereka adalah manajer PLN Batam berinisial RB, asisten manajer PLN Batam ZR, bagian pemeliharaan proteksi PLN Batam DA, team leader K3L PLN Batam AWD, serta seorang kontraktor atau vendor berinisial AEP.

Berdasarkan hasil penyidikan, kepolisian menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa proses hukum ini masih terus dikembangkan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri yang melakukan olah TKP di Gardu Induk Sengkuang, Batam, mengungkapkan bahwa insiden bermula dari gangguan eksternal akibat seekor monyet yang masuk ke area bertegangan di sekitar Trafo 1. Binatang tersebut menjadi media hubung singkat antarfasa pada sisi 150 kilovolt, yang kemudian diperkuat dengan penemuan sampel rambut di lokasi kejadian.

Meskipun dipicu oleh hewan liar, gangguan tersebut meluas menjadi blackout berskala masif akibat kegagalan pada sistem proteksi instalasi kelistrikan. Labfor menemukan dua tripping lockout relay pada panel proteksi tidak berfungsi maksimal, sehingga gangguan merambat ke gardu induk lain dan menyebabkan sejumlah pembangkit mengalami trip secara bersamaan.

Menanggapi peristiwa ini, Direktur Utama PLN (Persero) Suroso Isnandar memastikan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi sabotase. Senada dengan itu, Dirut PLN Batam Kwin Fo sebelumnya juga telah membantah spekulasi yang mengaitkan pemadaman luas tersebut dengan pengujian data center.

Atas kelalaian yang menyebabkan terganggunya sistem ketenagalistrikan, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku, termasuk Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pasal alternatif dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Kepolisian saat ini masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.