Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum mengambil tindakan tegas dengan memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) dari total sekitar 3,8 juta badan usaha di Indonesia.